PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Ketentuan – Ketentuan Umum

Perjanjian  adalah suatu persetujuan atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu kontrka atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan  mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan.

Teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan. Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri dari perundingan tanpa alasan yang patut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Demikian pula menurut teori kontrak yang modern janji-janji pra kontrak  dalam brosur iklan perumahan mempunyai akibat hukum jika janji-janji diingkari.

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tersentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga  belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagipara pihak.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak yang dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

B.     Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian di atur di dalam Pasal 1320. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1.      Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya

2.      Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3.      Suatu hal tertentu

4.      Suatu sebab yang halal.

Jika keempat syarat tersebut dipenuhi para pihak maka perjanjian menjadi sah yang selanjutnya mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1338  yaitu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik/jujur. Jika pasal 1338 KUHPerdata telah dipenuhi maka perjanjian mencapai tujuan dengan demikian perikatan kedua belah pihak menjadi hapus.

Syarat satu dan dua merupakan syarat subyektif yaitu syarat yang melekat pada orang/pelaku perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu tetap berlangsung  selama tidak ada pihak yang dirugikan  menuntut pembatalan.

Syarat tiga dan empat merupakan syarat obyektif yaitu syarat yang melekat pada obyek/pokok/benda yang menjadi pokok dari perjanjian jika syarat obyektif tidak dipenuhi para pihak maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi.

C.    Hapusnya Perjanjian

Cara hapusnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan pada pasal 1331, walaupun keduanya berbeda. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan  suatu perjanjian kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Dengan demikian:

1.      Jika suatu perjanjian baik sepihak maupun timbal balik sudah hapus maka keseluruhan perikatan yang didalamnya sudah hapus.

2.      Jika semua perikatan yang ada dalam suatu perjanjian timbal balik sudah hapus, maka perjanjian sudah hapus, demikian halnya dengan perjanjian sepihak.

3.      Jika sebagian perikatan dalam suatu perjanjian sudah hapus pada perjanjian timbal balik maka perjanjian belum hapus.

Cara hapusnya perjanjian:

1.      Karena tujuan perjanjian sudah tercapai

2.      Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata.

3.      Karena ketentuan undang-undang misalnya pada pasal 1601 tentang perburuhan maka jika siburuh meninggal maka perjanjian perburuhan menjadi hapus.

4.      Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu.

5.      Karena keputusan hakim.

6.      Karena diputuskan oleh salah satu pihak yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.

BAB II

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

A.    Ketentuan – Ketentuan Umum

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754).

Berdasarkan perjanjin pinjam meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungjawabnya (Pasal 1755).

Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan penulis dari barang itu. Sebagai pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik, ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut dalam hal pinjam uang, kemorosotan nilai uang.

Dalam hal peminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu perlunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku saat itu (pasal 1756). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang berutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

B.     Kewajiban – Kewajiban Orang Yang Meminjamkan

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759).

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orangyang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya menuntut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1768). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukan pembayaran.

Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat di muka hakim, sudah memberikan waktu sehubungan secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang it dibuat dengan akte. Otentik (notaris), maka jika itu diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam suatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim mengikat keadaan, akan menentukan waktunya pengembaliannya (Pasal 1761).

C.    Kewajiban – Kewajiban si Peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan pasal 1760 yang sudah kita bicarakan di atas sewaktu kita membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan, harus dikembalikan. Jika waktu dan dan tempat ini tidak telah ditetapkan harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi (Pasal 1764).  Yang biasa adalah bahwa barang pinjaman harus dikembalikan di tempat dimana pinjaman telah terjadi, yang adalah juga tempat dimana barang itu telah diterima oleh si peminjam. Oleh karena itu maka sudahlah tepat  bawa pasal 1764 tersebut menetapkan bahwa, dalam halnya tidak terdapat penunjukan tempat pengembalian, harus diambil tempat dimana pinjaman telah terjadi dalam menetapkan harga barang yang harus dibayar oleh si peminjam.

D.    Meminjamkan Dengan Bunga

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan atas peminjaman beras atau gandum, lajimnya juga berupa beras atau gandum meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya berupa uang.

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian menguranginya dari jumlah pokok kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana yang telah dibayar selebih-lebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih (Pasal 1766).  Menurut pasal ini, bunga yang terlanjur dibayar meskipun tidak ada perjanjian tentang bunga dapat diminta kembali sekedar melebihi “bunga menurut undang-undang”.

Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undnag ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh  melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767). Beberapa besarnya bunga menurut undang-undang sudah kita  lihat diatas yaitu enam persen setahun. Sampai besarnya bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan, hanyalah dikatana : asal tidak dilarang oleh undang-undang.

Juga dalam lingkungan hukum adat, dapat kita lihat suatu yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa besarnya subu bunga pinjaman adalah sebagaimana telah diperjanjikan bersama.

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menetapkan beberapa besarnya, maka sipenerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (pasal 1768).

BAB III

KESIMPULAN

Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian atas barang-barang yang habis karena pemakaian dimana pengembaliannya dalam jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam hal pinjam meminjam pihak yang meminjam menjadi pemilik dari barang yang dipinjam dan segala risiko yang terjadi atas barang yang dipinjam menjadi tanggungan si peminjam sendiri.

Di dalam perjanjian pinjam meminjam terdapat jangka waktu tertentu dalam perjanjiannya. Oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dan dalam hal pengembalian atas barang tersebut bila si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut maka hakim akan menentukan waktu pengembaliannya. Hal ini dapat terjadi apabila si pemberi pinjaman telah memasukkan gugatan ke pengadilan atas si peminjam.

Dalam hal si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama maka ia diwajibkan membayar harganya.