PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK MEDIK

PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP DUGAAN

TINDAK PIDANA MALPRAKTIK MEDIK

A. Pendahuluan

            Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya dianggap sebagai profesi yang mulia (officium nobel) dan terhormat dimata masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau melakukan pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Dari profesi ini banyak masyarakat menggantungkan harapan hidupnya dari kesembuhan dan penderitaan sakitnya.Hubungan antara pasien dan dokter yang tadinya dianggap tidakseimbang karena kedudukan dokter lebih tinggi sekarang mengalamipergeseran. Masyarakat dalam hal ini pasien menilai bahwa hubungan antara mereka dengan dokternya adalah seimbang, dimana dalam kewajiban dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hat-hati terdapat hak pasien untuk mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Sekarang ini tuntutan professional terhadap profesi ini makin tinggi. Berita yang menyudutkan serta tudingan bahwa dokter telah melakukan kesalahan di bidang medis bermunculan. Di Negara-negara maju yang lebih dulu mengenal istilah makpraktik medis ini ternyata tuntutan terhadap dokter yang melakukan ketidaklayakan dalam praktek juga tidak surut. Biasanya yang menjadi sasaran terbesar adalah dokter spesialis bedah (ortopedi, plastic dan syaraf), spesialis anestesi serta spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Di Indonesia, fenomena ketidakpuasan pasien pada kinerja profesi dokter juga berkembang. Pada awal januari tahun 2007 publik dikejutkan oleh demontrasi yang dilakukan oleh para korban dugaan malpraktik medis ke Polda Metro Jaya dengan tuntutan agar polisi dapat mengusut terus sampai tuntas setiap kasus dugaan malpraktik yang pernah dilaporkan masyarakat. 2 Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktik medik yang diselesaikan di pengadilan.Apakah secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktik medik yang dilakukan dokter tapi sering tidak berujung pada peyelesaian melalui sistem peradilan. Kasus-kasus dugaan malpraktik seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktik yang dilaporkan masyarakat tapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak pada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan dokter. Akan sangat sulit terkadang dipahami oleh pasien yang mejadi korban dari dugaan tindakan malpraktik atau masyarakat awam lainnya mengapa sangat tidak mudah membawa masalah malpraktik medik ini ke jalur hukum.Masyarakat kemudian mengambil penilaian bahwa aparat penegak hukum kurang serius menanggapi kasus malpraktek medik ini. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, apalagi terdakwa tentu bukan hal yang mudah apalagi untuk perkara malpraktik yang menyangkut aspek medis yang kadang kurang dipahami penegak hukum. Ada banyak sekali factor penyebab mengapa kasus malpraktik ini mengalami apa yang disebut dalam ilmu hukum atau tepatnya dalam kriminologi diistilahkan dengan dark number (angka gelap), yaitu banyaknya jumlah kriminalitas yang tidak tercatat. Ini merupakan suatu keadaan dimana dalam suatu masyarakat sebenarnya banyak terjadi tindak pidana tertentu tetapi dari jumlah tersebut hanya sedikit yang dilaporkan masyarakat sehingga yang tercatat di kepolisian juga sedikit, sebab statistic criminal dibuat polisi berdasarkan data yang tercatat. Data dicatat berdasarkan laporan korban atau  masyarakat. Dari jumlah data yang masuk ke kepolisian kemudian juga mengalami penyusutan (criminal case mortality) di kejaksaan sehingga pada akhirnya kasus yang sampai di sidangkan ke pengadilan semakin kecil. 3 Keadaan ini juga berlaku pada kasus dugaan tindak pidana malpraktik medik di Indonesia. Bahkan Dewan Penasehat Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany mensinyalir dari seratus kejadian malpraktik, mungkin cuma sepuluh yang dilaporkan, jadi yang tampak ke permukaan hanyalah pucuknya saja. Itupun kebanyakan karena di ekspos oleh media cetak atau elektronik.Padahal ada banyak sebab mengapa seseorang korban (pasien atau keluarganya melaporkan atau tidak ke penegak hukum (kepolisian untuk tindak pidana) atau gugatan secara perdata tentang adanya dugaan malpraktik  yang dilakukan dokter kepadanya. Fakor pendorong itu bisa karena kerugian, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pasien, rasa takut, atau menganggap soal ini sudah menjadi takdir pasien. Menariknya menurut Ketua YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) selama rentang waktu 1998-2008, lembaga ini sudah menangani 618 pengaduan di bidang kesehatan. Dari sekian kasus tersebut, 60-65 persen persoalan berada pada dokter. Namun sekitar 90 % dari kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan. Bagi masyarakat terutama para korban pertanyaan yang menjadi  perhatian untuk penegak hukum mengapa begitu sulit membawa kasus dugaan malpraktik “dari meja operasi ke meja hijau”. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada tidak cukup untuk membawa persoalan dugaan malpraktik medik ke ranah hukum terutama hukum pidana Ataukah ada kesulitan dari sudut teknis dan kesiapan serta ketidaksamaan paham dari para penegak hukum itu sendiri terhadap permasalaahan malpraktik ini.

B. Tinjauan umum Malpraktik medik

Pembicaraan tentang malpraktik medik bukan hal baru di Indonesia.Tercatat dalam sejarah dunia kedokteran di Indonesia tahun 1923 telah ada kasus pasien (Djamiun) yang meninggal dunia karena kelebihan dosis obat yang diberikan.Tetapi yang sangat menyita perhatian public adalah kasus seorang dokter perempuan yang bekerja di salahsatu Puskesmas di Pati Jawa Tengah yang diduga telah melakukan malpraktik sehingga menyebabkan pasien yang ditanganinya meninggal dunia.Pada Pengadilan Negeri Pati, dr 4 Setyaningrum dianggap bersalah, didakwa dengan pasal 359 KUHP. Putusan PN Pati kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Tapi pada kasasi, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan kedua putusan pengadilan judex factie tersebut dan membebaskan dokter tersebut. Sejak itu ada saja kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan media. Tetapi perbincangan tentang persoalan ini mengalami pasang surut seirama dengan banyaknya kasus yang terjadi dan menjadi polemik dalam masyarakat. Ketika tidak banyak media massa memblow up malpraktik di masyarakat,

perdebatan soal ini pun terkesan tidak antusias lagi, padahal dari hari ke hari

masalah ini perlu perhatian karena berkaitan lintas disiplin ilmu, yaitu

kedokteran dan hukum. Apalagi mengingat teknologi kedokteran serta

penyakit yang ada semakin kompleks.

Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang

diduga melakukan tindakan malpraktik medik selain memberi perlindungan

hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai

kedudukan lemah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan

persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti

tidak melakukan perbuatan malpraktik akan dapat mengembalikan nama

baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien

bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi

sifatnya kepercayaan.

Pasien akan datang pada seorang dokter untuk menyerahkan urusan

kesehatannya karena ia percaya atau yakin pada kemampuan dokter tersebut

melalui penawaran terbuka yang diberikan dokter lewat pemasangan plang

nama dan kualifikasi keahliannya (misalnya spesialis apa).Dengan demikian

reputasi dokter sehingga menimbulkan kepercayaan pasien adalah modal.

Istilah malpraktik medik awalnya memang tidak dikenal dalam sistem

hukum kita. Tidak ada peraturan perundangan yang secara khusus menyebut

masalah malpraktik ini. Hal ini wajar mengingat istilah ini berasal dari sistem

hukum Anglo Saxon, meskipun sebenarnya ada beberapa peraturan hukum

seperti KUHPerdata (perbuatan wanprestasi/pasal 1243 BW dan Perbuatan

melawan hukum dalam pasal 1365BW) serta beberapa pasal konvensional

dalam KUHP (seperti pasal 359,360 dan 344) yang meskipun tidak secara

5

ekspilisit menyebut ketentuan tentang malpraktik namun dapat digunakan

sebagai dasar pengajuan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Dari sudut harfiah, istilah malpraktik atau malpractice atau malapraxis

artinya praktek yang buruk (bad practice), praktek yang jelek. Black’s Law

Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai “unprofessional misconduct or

unreasonable lack of skill. Jika memperhatikan pengertian diatas jelas

perbuatan malpraktik bukan monopoli dari profesi medis (dokter). Ini berlaku

juga bagi profesi hukum (misalnya advokat,hakim) atau perbankan (semisal

akuntan). Jika dihubungkan dengan profesi medis barulah disebut malpraktik

medik. Namun entah mengapa jika membicarakan istilah malpraktik ini selalu

yang dimaksudkan adalah tindakan buruk yang dilakukan dokter.

Istilah malpraktik medik ini pertama kali digunakan oleh Sir William

Blackstone tahun 1768 yang menyatakan bahwa malapraxis is great

misdemeanor and offence at common law, whether it be for curiousity or

experiment or by neglect: because it breaks the trust which the party had

place in his physician and tend to the patient’s destruction.

Sedangkan menurut M. Yusuf Hanafiah malpraktek medis adalah

kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu

pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang

yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Pengertian yang

dikemukakan oleh World Medical Association, menunjukkan bahwa

malpraktik medik dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (intentional)

seperti pada misconduct terntentu, tindakan kelalaian (negligence) ataupun

suatu kekurangmahiran/ketidakkompeten yang tidak beralasan.

Pandangan malpraktik medik (kedokteran) yang dikaitkan dengan

factor tanpa wewenang atau tanpa kompetensi ini dapat dipahami jika

dihubungkan dari sudut hukum administrasi. Kesalahan dokter karena tidak

memiliki Surat Izin Praktek (Pasal 36 UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran) atau tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (pasal 29 ayat (1)

lebih bersifat pelanggaran administrasi. Tetapi pelanggaran administrasi ini

berpeluang menjadi tindak pidana karena dalam pasal lain dari UU 29/2004 itu

menyebutkan sanksi pidana (dalam pasal 75 jo 76). Perbuatan pelanggaran

dalam wilayah administrasi ini baru berpeluang menjadi malpraktik jika

mengakibatkan kerugian fisik atau kehilangan nyawa pasien.

6

Sementara itu dari sudut hukum perdata malpraktik sangat berkaitan

adanya pelanggaran kewajiban oleh dokter. Tidak akan ada malpraktik jika

tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada dokter melalui hubungan dokterpasien

yang sifatnya merupakan kontrak teurapeutik.

Dari sudut hukum pidana ada standar umum yang harus dipenuhi bagi

kelakuan malpraktik medik sehingga dapat membentuk pertanggungjawaban

pidana, yaitu adanya sikap bathin pembuat, aspek perlakuan medis dan aspek

akibat perlakuan. Pemahaman yang tidak seragam mengenai masalah

malpraktik medik dari sudut hukum bukan hanya berkaitan dengan ketiga

aspek diatas tapi juga menyangkut dengan belum adanya hukum yang khusus

mengenai malpraktik medik tersebut. Dalam UU No.29/2004 juga tidak

memuat pengertian malpraktik hanya memberi dasar hukum bagi korban

(pasien) yang dirugikan untuk melaporkan tindakan dokter dalam menjalankan

praktiknya secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (pasal 66 ayat (1).

C. Penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik medik

Hukum itu mempunyai 3 pengertian, sebagai sarana mencapai keadilan,yang

kedua sebagai pengaturan dari penguasa yang mengatur perbuatan apa yang

boleh dilakukan, dilarang, siapa yang melakukan dan sanksi apa yang akan

dijatuhkan (hukum objektif). Dan yang ketiga hukum itu juga merupakan

hak.Oleh karenanya penegakan hukum bukan hanya untuk medapatkan

keadilan tapi juga hak bagi masyarakat (korban).

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa

saja, tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok professional kedokteran yang

berkompeten dan memenuhi standar tertentu.Secara teoritis terjadi social

kontrak antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak

ini memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi

profesi, standar profesi yang disepakati. Sebaliknya masyarakat umum

(pasien) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang

diciptakan oleh masyarakat professional tadi. Dengan demikian dokter

memiliki tanggungjawab atas profesinya dalam hal pelayanan medis kepada

pasiennya.

7

Tanggungjawab profesi dokter ini dapat dibedakan atas tanggungjawab

etik dan tanggungjawab hukum.Tanggungjawab hukum terbagi atas hukum

administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Terhadap pelanggaranpelanggaran

hukum ini dapat dilakukan tindakan ataupun penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum ini Sacipto Rahardjo menyatakan bahwa

hakekat penegakan hukum adalah suatu proses untuk mencapai keinginan atau

ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan atau ide itu merupakan pikiran

pembentuk UU berupa konsep keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan

social yang dituangkan dalam rumusan suatu peraturan.

Pendapat yang lebih sempit disebutkan oleh Suharto, bahwa penegakan

hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum baik tindakan pencegahan juga penindakan dalam menerapkan

ketentuan hukum yang berlaku guna tercipta kedamaian, keamanan, ketertiban

demi kepastian hukum dalam masyarakat. Makna penegakan hukum dalam

penanganan kasus malpraktik medik dimaksudkan sebagai upaya

mendayagunakan atau memfungsikan instrument/perangkat hukum (hukum

administrasi, hukum perdata dan hukum pidana) terhadap kasus malpraktik

guna melindungi masyarakat (pasien) dari tindakan kesengajaan atau

kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medik.

Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim

dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut

ukuran di lingkungan yang sama. Kelalaian yang dimaksudkan disini adalah

sikap kurang hati-hati yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap

hati-hati melakukannya dengan wajar atau sebaliknya melakukan apa yang

seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi

tersebut. Dapat juga disebut kelalaian jika tindakan dokter dilakukan d ibawah

standar pelayanan medik.Kelalaian bukanlah suatu kejahatan jika kelalaian itu

tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang

tersebut dapat menerimanya (de minimus non curat lex=hukum tidak

mengurusi hal-hal sepele),tapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian

materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain maka dapat

diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) yang tolok ukurnya adalah

bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat

8

dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan.Terhadap akibat seperti ini

adalah wajar jika si pembuatnya di hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Adami Chazawi juga menilai tidak semua

malpraktik medik masuk dalam ranah hukum pidana. Ada 3 syarat yang harus

terpenuhi, yaitu pertama sikap bathin dokter (dalam hal ini ada

kesengajaan/dolus atau culpa), yang kedua syarat dalam perlakuan medis yang

meliputi perlakuan medis yang menyimpang dari standar profesi kedokteran,

standar prosedur operasional, atau mengandung sifat melawan hukum oleh

berbagai sebab antara lain tanpa STR atau SIP, tidak sesuai kebutuhan medis

pasien. Sedangkan syarat ketiga untuk dapat menempatkan malpraktek medik

dengan hukum pidana adalah syarat akibat, yang berupa timbulnya kerugian

bagi kesehatan tubuh yaitu luka-luka (pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa

pasien sehingga menjadi unsure tindak pidana.

Selama ini dalam praktek tindak pidana yang dikaitkan dengan dugaan

malpraktik medik sangat terbatas. Untuk malpraktek medik yang dilakukan

dengan sikap bathin culpa hanya 2 pasal yang biasa diterapkan yaitu Pasal 359

(jika mengakibatkan kematian korban) dan Pasal 360 (jika korban luka berat).

pada tindak pidana aborsi criminalis (Pasal 347 dan 348 KUHP). Hampir tidak

pernah jaksa menerapkan pasal penganiyaan (pasal 351-355 KUHP) untuk

malpraktik medik.

Dalam setiap tindak pidana pasti terdapat unsure sifat melawan hukum

baik yang dicantumkan dengan tegas ataupun tidak. Secara umum sifat

melawan hukum malpraktik medik terletak pada dilanggarnya kepercayaan

pasien dalam kontrak teurapetik tadi.

Dari sudut hukum perdata, perlakuan medis oleh dokter didasari oleh

suatu ikatan atau hubungan inspanings verbintenis (perikatan usaha), berupa

usaha untuk melakukan pengobatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar

profesi, standar prosedur operasional, kebiasaan umum yang wajar dalam

dunia kedokteran tapi juga memperhatikan kesusilaan dan kepatutan.Perlakuan

yang tidak benar akan menjadikan suatu pelanggaran kewajinban (wan

prestasi).

Ada perbedaan akibat kerugian oleh malpraktik perdata dengan

malpraktik pidana. Kerugian dalam malpraktik perdata lebih luas dari akibat

malpraktik pidana. Akibat malpraktik perdata termasuk perbuatan melawan

9

hukum terdiri atas kerugian materil dan idiil, bentuk kerugian ini tidak

dicantumkan secara khusus dalam UU. Berbeda dengan akibat malpraktik

pidana, akibat yang dimaksud harus sesuai dengan akibat yang menjadi unsure

pasal tersebut. Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil

(yang melarang akibat yang timbul,dimana akibat menjadi syarat selesainya

tindak pidana). Dalam hubungannya dengan malpraktik medik pidana,

kematian,luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit atau

yang menghambat tugas dan matapencaharian merupakan unsure tindak

pidana

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik

kedokteran maka ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Untuk dapat

menuntut penggantian kerugian karena kelalaian maka penggugat harus dapat

membuktikan adanya suatu kewajibanbagi dokter terhadap pasien, dokter

telah melanggar standar pelayananan medik yang lazim dipergunakan,

penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.

Terkadang penggugat tidak perlu membuktikan adanya kelalaian tergugat.

Dalam hukum dikenal istilah Res Ipsa Loquitur (the things speaks for itself),

misalnya dalam hal terdapatnya kain kasa yang tertinggal di rongga perut

pasien sehingga menimbulkan komplikasi pasca bedah. Dalam hal ini

dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

D. Penutup

1. Ada banyak penyebab mengapa persoalan malpraktik medik mencuat

akhir-akhir ini dimasyarakat diantaranya pergeseran hubungan antara

dokter dan pasien yang tadinya bersifat paternalistic tidak seimbang

dan berdasarkan kepercayaan (trust, fiduciary relationship) berganti

dengan pandangan masyarakat yang makin kritis serta kesadaran

hukum yang makin tinggi. Selain itu jumlah dokter di Indonesia

dianggap belum seimbang dengan jumlah pasien sehingga seorang

dokter menangani banyak pasien (berpraktek di berbagai tempat) yang

berakibat diagnosa menjadi tidak teliti.

2. Apresiasi masyarakat pada nilai kesehatan makin tinggi sehingga

dalam melakukan hubungan dengan dokter, pasien sangat berharap

10

agar dokter dapat memaksimalkan pelayanan medisnya untuk harapan

hidup dan kesembuhan penyakitnya

3. Selama ini masyarakat menilai banyak sekali kasus dugaan malpraktik

medik yang dilaporkan media massa atau korban tapi sangat sedikit

jumlahnya yang diselesaikan lewat jalur hukum

4. Dari sudut penegakan hukum sulitnya membawa kasus ini ke jalur

pengadilan diantaranya karena belum ada keseragaman paham diantara

para penegak hukum sendiri soal malpraktik medik ini.

5. Masih ada masyarakat (pasien) yang belum memahami hak-haknya

untuk dapat meloprkan dugaan malpraktik yang terjadi kepadanya

baik kepada penegak hukum atau melalui MKDKI (Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Oleh karenanya lembaga

MKDKI sebagai suatu peradilan profesi dapat ditingkatkan peranannya

sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga

yang otonom, independent dan memperhatikan juga nasib korban.

Bahkan berkaitan dengan MKDKI ini SEMA RI tahun 1982

menyarankan agar untuk kasus dugaan malpraktik medik sebaiknya

diselesaikan dulu lewat peradilan profesi ini.

6. Dari sudut hukum acara (pembuktian) terkadang penegak hukum

kesulitan mencari keterangan ahli yang masih diliputi esprit de

corps.Mungkin sudah saatnya diperlukan juga saksi yang memahami

ilmu hukum sekaligus ilmu kesehatan

7. Terhadap dugaan malpraktik medik, masyarakat dapat melaporkan

kepada penegak hukum (melalui jalur hukum pidana), atau tuntutan

ganti rugi secara perdata, Ataupun menempuh ketentuan pasal 98

KUHAP memasukkan perkara pidana sekaligus tuntutan gantirugi

secara perdata.