Kamis, 25 Agustus 2011

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Realita kepolitikan Orde Baru yang ditandai dengan besarnya peranan Pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, telah menimbulkan minimal dua tanggapan.
Pertama, tanggapan yang mempertanyakan relevansi realitas tersebut dengan prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip hidup bernegara yang fundamental./ Tanggapan ini seakan menggugat kenyataan bahwa peranan negara yang begitu besar dan yang pada batas tertentu telah menghambat aspirasi dan partisipasi dari bawah adalah realitas yang agaknya kurang menguntungkan bagi pelaksanaan demokrasi dan perlu diambil langlah­langkah konstruktif'). Kedua, tanggapan yang mencoba menjelaskan atau memberi pijakan teoretis atas realitas kepolitikan yang menunjukkan dominasi peran negara itu./' Pada tanggapan yang kedua ini telah dimunculkan bermacam-macam pendekatan seperti patrimonialisme, pasca­kolonial, beamtenstaat, politik birokratis, rezim birokratis otoritarian, strategi korporatisme '21 sampai pada pembahasan kembali staatsidee integralistik yang dulu pernah dicetuskan oleh Prof. Soepomo di dalam Sidang BPUPKI.
Seperti halnya negara di dunia pada umumnya, negara-negara di Dunia Ketiga yang lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah abad IXX telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak satu pun tanggapan yang menolak demokrasi, sehingga barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian- -bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termas A dalarn menilai kebijaksanaan Pemerintah negara oleh karena "bijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.') Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi is berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di Langan rakyat.
Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai tidak selalu sama. Jalan yang di tempuh oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat dalam menuju duma modern menurut Barington Moore Jr. adalah jalan demokratik dengan revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan demokrasi parlementer. Ada juga jalan kapitalistik yang lain yang sekaligus revolusioner dengan revolusi dari atas yang berkulminasi pada facisme seperti yang telah ditempuh oleh Jerman dan Jepang menjelang Perang Dunia II. Dan ada juga jalan lain lagi, yakni jalan yang ditempuh oleh Rusia dan Cina yakni rute komunis dengan revolusi petani yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh." Sementara rute yang ditempuh oleh negara-negara Dunia Ketiga juga bermacam-macam.
Adanya berbagai rute atau pengejawantahan tentang demokrasi itu menunjukkan pula beragamnya kapasitas peranan negara maupun peranan rakyat. Ada negara yang memberikan peluang yang amat besar terhadap peran rakyat melalui sistem pluralisme-liberal, dan ada juga yang justru sebaliknya negara yang memegang dominasi yang jauh lebih besar. Studi politik tentang Dunia Ketiga yang umumnya memperlihatkan lebih dommannya negara daripada peranan rakyat telah melahirkan berbagai konsep yang dimaksudkan sebagai alas pemahaman bagi realitas tersebut." Berbagai upaya pemahaman dengan memberikan pijakan teoretis itu telah menunjukkan betapa di negara Indonesia telah terjadi hubungan tolak­tarik antara "negara" dan "masyarakat" dalam memainkan peranannya,-'
Indonesia-. sebagai satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonalisme sesudah Perang Dunia II telah menjadikan pula demokrasi -sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan terra penting yang selalu dikampanyekan adalah "menegakkan kehidupan demokrasi" yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.

B. Permasalahan
Konsep demokrasi yang bagaimana yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia terutama pada era Orde Baru sejauh menyangkut peranan negara dan masyarakat?




BAB II
PEMBAHASAN

A.    Demokrasi dan Implementasinya
Telaah tentang tolak-tarik antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi; karena dua alasan. Pertarna, hampir semua negara di,dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telati ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda­-beda.
Minimal ada tiga rute yang sampai saat ini bisa dicatat tentang upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan parlementerisme (Francis, Inggris), revolusi dari atas yang juga kapitalis dan reaksioner yang berpuncak pada facisme (Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunis yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh (seperti Rusia dan Cina).


B.     Arti dan Perkembangan
Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekadar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah­masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi la berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
Munculnya kembali prinsip  demokrasi di Eropa Barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada pemerdekaan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni “Renaissance” dan “reformasi” telah menandai perubahan besar tersebut.


C.    Demokrasi dan negara hukum
Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan terra dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan Pemerintah melalui pembuatan konstitusi balk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan Pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat Pemerintahan yang pasif, artinya Pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena Pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisms) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa Pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu maka tugas Pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian Pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif.
Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.
Sebagaimana diketahui proses perjuangan menuju negara hukum cukup panjang, dari negara absolut pada zaman kuno, abad pertengahan (500 – 1500 M) yang diwarnai konflik berkepanjangan antara Paus dengan kerajaan. Sampai tumbuhnya nasionalisme lewat perdamaian West Phalia yang menandai zaman baru di Eropa (1500 – 1789), sifat absolutisms beberapa negara-negara nasional tetap dominan. Hal ini menunjukkan perjuangan dan ide negara hukum, sebagaimana didambakan para filosof, belum berhasil. masa-masa tersebut merupakan masa perang pena dan perang ide dari beberapa penulis abad pertengahan/abad baru. Beberapa penulis, antara lain Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes pendukung sistem absolutisme, sedangkan John Locke, Montesquieau, Voltaire. Dan sebagian penulis lain pendukung sistem negara hukum.

Noccola Machiavelli, misalnya, yang hidup dalam masa yang penuh pertentangan/peperangan, menghendaki agar kepentingan negara (raison d'etat) dipertahankan. Dalam upaya menuju negara nasional Italia yang kuat, raja harus bebas dan tidak terikat dengan norma-norm yang ada (agama dan moral). Raja harus dapat menjadi serigala, licik, penipu semata-mata demi negara.
Sebaliknya J. Bodin, penganjur absolutisme raja, dengan batasan hukum alam yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya lewat undang-undang yang disusunnya.
Sedangkan Thomas Hobbes, mengajukan pemikiran bahwa kehidupan manusia di alam bebas yang penuh pertentangan dan peperangan, hasilnya adalah kehancuran. Karena itu, perlu ada perjanjian masyarakat yang sepakat menyerahkan kekuasaan negara kepada raja. Raja yang mendapat mandat dari anggota masyarakat mempunyai kekuasaan mutlak.
Dengan demikian, paham absolutisme dari Eropa, menunjukkan ciri­ciri autarki.
a.    autoritarisme, yaitu kekuasaan yang mutlak, di mana kekuasaan raja tidak dibatasi oleh tanggung jawab kepada rakyat,
b.    totalitarisme, yaitu penguasaan semua bidang kebudayaan dan bidang hidup oleh negara, sampai kepada bidang agama. Raja menginginkan untuk menguasai concientia (hati nurani) daripada warga negaranya.
Proses absolutisme berjalan terns menuju negara hukum atau negara yang memiliki konstitusi dimulai dengan gerakan-gerakan reformasi (pembaruan), renaissance (gerakan yang mengharapkan kembali kepada kebudayaan klasik, baik Yunani dan Romawi) Berta menghormati orang perseorangan. Manusia diberi kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Gerakan-gerakan tersebut diteruskan dengan aliran hukum kodrat (pelopor Thomas Aquino) yang jpSngingatkan kembali kepada hukum alam. Dalam situasi serba alamaiah semua manusia mempunyai hak-hak tertentu, kewajiban tertentu yang harus dihormati dan dipertahankan. Hak-hak yang bersifat asali, misalnya hak hidup, hak memiliki masuk dalam kelompok hak asasi yang wajib dihormati. Diterugkkhtf fdengan aliran Aufklaerung (rasionalisme/pemurnian) akal. Aliran tersebut memberi inspirasi kepada satu strata/kelompok masyarakat "bawah" kemudian tumbuh dan berkembang. Golongan tersebut merupakan "sempalan" dari struktur masyarakat feodal yang terdiri pendeta, bangsawan dan rakyat. Rakyat yang berada di strata bawah, akibat adanya pemikir ulung tentang negara, hukum dan masyarakat, cukup mempengaruhi jalan pikirannya. Kelompok tersebut menjadi semakin maj u dan berkembang dengan profesi yang bervariasi Ournalis, advokat, dokter dan lain-lain yang dikenal sebagai golongan bourgeoisie). Golongan ini, semula dari segi politik, tidak mempunyai kedudukan.
Beberapa pemikir, pendukung negara hukum dan hak asasi, antara lain John Locke (1632--170 yang mempertahankan teori/aliran perjanjian masyarakat dalam rangka menghormati dan melindungi hak individu, ia berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati/asali, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Dengan demikian, peranan/posisi raja dan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh melanggarnya.
Seterusnya Montesquieau (1689-1755), pendukung kebebasan warga negara mengemukakan pandangannya tentang pembagian pemerintah ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan tersebut, yang dikenal dengan Trias Politica, memisahkan mekanisme, jalan, hubungan antaraparat pemerintahan secara tegas akan menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya badan lain yang mengawasi/melakukan kontrol. Ketiga badan yang mempunyai kedudukan sama dengan wewenang yang berbeda, maka eksekutif "sekedar" menjalankan perintah undang­undang. Dengan demikian, kemungkinan bertindak sewenang-wenang (tyranik) menjadi kecil. Asas le separation des pouvoirs akan menjamin kebebasan politik warga negaranya.
Selanjutnya Voltaire (1694-1778), pendukung ide aufklaerung membakar semangat kebebasan, keadilan dan persamaan dengan memberi tekanan pada aspek rasional sangat berpengaruh atas revolusi Perancis 1789. Tulisan Voltaire bertemakan "kebebasan manusia, keadilan dan toleransi atas dasar pembentukan kebudayaan yang dibimbing oleh akal", sangat berpengaruh.
Perjuangan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (Dedaration des Droits L'Hommes et du Citoyen) 1789 di Perancis.
Dalam deklarasi tersebut ditegaskan dalam:
Pasal 1.       Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam, hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.
pasal 2.       Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).
Sementara itu, perkembangan hak asasi manusia di Inggris awal bangkitnya semangat memperjuangkan hak asasi manusia dimulai dengan pengakuan (pemaksaan) terhadap Raja John Lockland (John tanpa negara) atas hak-hak rakyat.
Sebagaimana diketahui pada tahun 1215 dalam Piagam Besar (Magna Charta), Raja John Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun­temurun:
    Hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan Pengadilan,
    Pemungutan pajak harus dengan persetujuan Dewan Permusyawa­ratan.
Terbukti dalam proses perjalanan sejarah Inggris, ketentuan Magna Charta masih Bering dilanggar, sehingga pada tahun 1679 lewat parlemen (parle = bicara) dikeluarkan lagi, Habeas Corpus Act (Peraturan tentang Hak diperiksa di muka hakim).
Dalam Habeas Corpus act tersebut dijelaskan, setiap orang hanya boleh ditahan atas dasar perintah hakim dengan mengemukakan dasar (hukum) penahanan tersebut. Orang yang ditahan harus segera didengar penjelasannya.
Pada tahun 1688, di Inggris terjadi perebutan kekuasaan antara Raja James H (Katholik) dengan saudaranya Mary H (Protestan) yang dimenangkan oleh Mary II/William II (suaminya). Konflik tersebut di­namakan Glorious Revolution (Revolusi Besar). Kemudian Raja William II menyusun Dedaration and Bill of Rights 1689, berisi pengakuan bahwa hak-hak rakyat dan anggota parlemen tidak boleh diganggu gugat (dituntut) atas dasar ucapan-ucapannya. Adanya Bill of Rights tersebut merupakan awal menuju ke monarkhi konstitusional (GAE, 1983: 209). Bill ofRights merupakan salah satu dokumen penting untuk menghormati hak asasi manusia.
Kalau kita lihat kembali perkembangan perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, pada tahun 1776 disusunlah Piagam Bill of Rights (Virginia). Piagam tersebut merupakan kesepakatan 13 negara Amerika Serikat yang pertama.
Dalam Bill of Rights tersebut memuat ketentuan antara lain: semua manusia, karena kodratnya, bebas merdeka Berta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (dirampas) dengan sifat kemanusiaannya. Hak tersebut antara lain; hak hidup/kebebasan, hak memiliki, hak kebahagiaan dan keamanan.
Kemudian hak asasi manusia dipertegas lagi lewat Dedaration of Independence, 1788, asasnya pengakuan persamaan manusia, Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengej ar kebahagiaan. Pengakuan hak asasi manusia dipertegas lagi oleh presiders Franklin D. Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941. Ungkapan Franklin D. Roosevelt dikenal dengan Four Freedoms, isinya:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar